KACAREALITA, PALANGKA RAYA – Aktivitas sejumlah debt collector (DC) yang diduga berasal dari luar daerah di Kota Palangka Raya menjadi sorotan publik. Perhatian tersebut muncul setelah sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik penagihan hingga kedatangan belasan orang ke rumah warga beredar luas di media sosial.
Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., mempertanyakan legalitas dan keleluasaan para penagih utang yang menjalankan aktivitas di wilayah Palangka Raya. Ia meminta Polda Kalimantan Tengah dan Polresta Palangka Raya memberikan penjelasan terkait pengawasan terhadap aktivitas penagihan tersebut.
Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, peristiwa itu disebut terjadi pada Kamis (12/11/2026). Sebuah kendaraan yang diparkir di kawasan Duta Mall diduga telah dipasangi alat pelacak GPS. Setelah kejadian tersebut, pemilik kendaraan dikabarkan mengalami situasi yang membuatnya merasa terganggu hingga sekitar 15–18 orang disebut mendatangi rumah warga.
Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa orang-orang yang datang diduga berasal dari luar Kalimantan Tengah dan tidak menunjukkan surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan atau leasing.
Menanggapi informasi tersebut, Joseph mempertanyakan asal-usul para penagih, perusahaan yang menugaskan mereka, serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penagihan di Palangka Raya.
“Pertanyaan saya sederhana, mereka datang dari mana? Leasing mana yang menugaskan? Siapa yang memberikan surat tugas? Kalau memang mereka menjalankan tugas resmi perusahaan pembiayaan, tentu harus ada identitas dan kejelasan dokumen penugasan. Jangan sampai masyarakat didatangi belasan orang tanpa mengetahui secara pasti siapa mereka dan apa kewenangannya,” tegas Joseph.
Ia juga meminta kejelasan mengenai status kendaraan yang menjadi sasaran penagihan, termasuk perusahaan pembiayaan yang terkait, pihak yang memberikan perintah penarikan, serta prosedur yang digunakan dalam proses tersebut.
Selain itu, Joseph menyoroti dugaan pemasangan GPS pada kendaraan. Ia meminta agar hal tersebut ditelusuri, mulai dari pihak yang memasang alat pelacak, dasar kewenangannya, hingga mekanisme penggunaan dan pengawasannya.
“Jangan sampai masyarakat merasa diawasi, diikuti, bahkan didatangi beramai-ramai di rumahnya tanpa kejelasan prosedur. Persoalan utang memang harus diselesaikan, tetapi bukan berarti proses penagihan boleh dilakukan semena-mena,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joseph mempertanyakan fungsi pengawasan kepolisian terhadap orang-orang yang datang dari luar daerah dan melakukan aktivitas penagihan di Kota Palangka Raya.
“Ke mana fungsi pengawasan kepolisian? Bagaimana mereka bisa keluar masuk Palangka Raya dan menjalankan aktivitas seperti ini? Apakah identitas, perusahaan asal, serta legalitas penugasan mereka pernah diperiksa? Kami meminta Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat,” lanjutnya.
Joseph juga menyinggung kemungkinan adanya praktik pembiaran atau perlindungan terhadap aktivitas para debt collector. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri secara objektif apabila ditemukan indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas mereka bisa berjalan begitu leluasa karena adanya setoran kepada oknum-oknum tertentu. Saya tidak sedang menuduh institusi atau personel kepolisian tertentu, tetapi dugaan seperti ini perlu dijawab secara transparan. Kalau memang tidak ada, silakan buktikan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang nyata,” tegasnya.
Ia mendesak kepolisian melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup identitas para penagih, perusahaan yang menugaskan, dokumen penagihan, dugaan pemasangan GPS, serta kronologi kedatangan belasan orang ke rumah warga sebagaimana informasi yang beredar.
Joseph menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit. Namun, ia mengingatkan bahwa perusahaan pembiayaan maupun pihak yang ditugaskan melakukan penagihan tetap harus menghormati hak masyarakat dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut untuk taat hukum, sementara pihak-pihak yang menjalankan aktivitas penagihan justru tidak jelas legalitas dan prosedurnya. Kami ingin Palangka Raya tetap aman. Jangan sampai masyarakat merasa takut di rumahnya sendiri,” tutup Joseph F.J.W.
Ia berharap Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolresta Palangka Raya segera memberikan klarifikasi serta mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, aktivitas penagihan di Kota Palangka Raya dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai identitas para penagih, perusahaan pembiayaan yang terkait, serta kronologi lengkap kejadian masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Klarifikasi dari kepolisian dan perusahaan pembiayaan juga diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Tinggalkan Balasan