KACAREALITA, PALANGKA RAYA – Aktivitas sejumlah debt collector (DC) di kawasan Duta Mall Palangka Raya menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemantauan kendaraan pengunjung hingga berujung pada penagihan ke kediaman pemilik kendaraan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan keamanan serta legalitas aktivitas pihak penagih utang di lingkungan pusat perbelanjaan.
Sorotan ini berkaitan dengan dugaan pemasangan GPS pada kendaraan pengunjung yang terparkir di kawasan Duta Mall Palangka Raya. Kendaraan tersebut kemudian diduga diikuti hingga ke kediaman pemiliknya, sebelum belasan orang yang diduga merupakan debt collector mendatangi rumah warga.
Menanggapi persoalan tersebut, aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., mempertanyakan bagaimana aktivitas para debt collector dapat berlangsung di kawasan Duta Mall Palangka Raya serta sejauh mana pihak pengelola mengetahui keberadaan dan aktivitas mereka.
“Saya ingin mempertanyakan kepada manajemen Duta Mall Palangka Raya, apakah aktivitas para debt collector di kawasan tersebut diketahui dan mendapatkan izin dari pihak pengelola? Bahkan, apakah ada kerja sama antara Duta Mall dengan perusahaan leasing atau pihak ketiga yang bergerak di bidang penagihan?” ujar Joseph.
Menurutnya, pertanyaan tersebut penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, area parkir pusat perbelanjaan merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat untuk menyimpan kendaraan selama beraktivitas di dalam mal.
“Jangan sampai masyarakat datang ke Duta Mall untuk berbelanja atau menikmati fasilitas publik, tetapi justru merasa khawatir kendaraannya menjadi sasaran pemantauan atau pelacakan oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Joseph menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penagihan utang yang dilakukan secara sah. Namun, aktivitas penagihan harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak maupun privasi masyarakat.
Ia meminta manajemen Duta Mall Palangka Raya memberikan klarifikasi terbuka mengenai sejumlah hal, mulai dari pengetahuan pengelola terhadap keberadaan debt collector, kemungkinan adanya izin atau kerja sama dengan perusahaan leasing maupun jasa penagihan, hingga sistem pengawasan keamanan terhadap aktivitas pihak luar di kawasan pusat perbelanjaan.
Selain itu, ia mempertanyakan apakah pihak keamanan mal mengetahui adanya dugaan pemantauan kendaraan pengunjung serta bagaimana tanggung jawab pengelola dalam menjamin keamanan kendaraan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Kalau memang tidak ada kerja sama dengan pihak DC, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, jika memang ada bentuk kerja sama atau pemberian akses tertentu, publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme dan batas kewenangannya,” lanjut Joseph.
Ia juga meminta aparat kepolisian memberikan perhatian terhadap dugaan pemasangan GPS dan aktivitas penagihan yang disebut mengikuti kendaraan hingga ke rumah pemiliknya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam prosesnya.
Joseph berharap manajemen Duta Mall Palangka Raya segera memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan dan pengawasan di lingkungan pusat perbelanjaan tersebut.
“Duta Mall Palangka Raya harus menjelaskan persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa pihak luar bisa bebas menjalankan aktivitas pemantauan kendaraan di area pusat perbelanjaan tanpa pengawasan yang jelas. Keamanan pengunjung harus menjadi prioritas,” pungkas Joseph F.J.W.

Tinggalkan Balasan