KACAREALITA, PALANGKA RAYA — Aksi demonstrasi Jilid III kembali digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mendesak pemerintah mengambil langkah serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Massa juga menuntut agar karhutla yang melanda wilayah tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. Senin (19/10/2026)

Aksi kali ini tidak hanya diikuti mahasiswa dari Palangka Raya, tetapi juga mahasiswa dari Banjarmasin dan Universitas Indonesia. Kehadiran mahasiswa lintas daerah tersebut turut menyuarakan keresahan atas dampak karhutla yang dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah.

Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama terkait penanganan karhutla dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar mengambil langkah konkret serta mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.

Situasi sempat berubah ketika azan berkumandang saat massa menyampaikan aspirasi. Massa kemudian menghentikan sementara orasi sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu ibadah.

Pada saat bersamaan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta izin untuk melaksanakan salat. Massa aksi sempat mengusulkan agar salat dilakukan bersama, tetapi usulan tersebut tidak disepakati. Gubernur kemudian berjanji akan kembali menemui massa setelah melaksanakan salat.

Namun, hampir satu jam berlalu, Gubernur Agustiar Sabran belum juga keluar untuk menemui demonstran. Kondisi tersebut memicu kekecewaan massa yang sejak awal menunggu kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah.

Kekecewaan itu kemudian meningkat hingga sebagian massa berupaya menerobos masuk ke area kantor gubernur. Situasi sempat memanas dan terjadi aksi saling dorong antara demonstran dengan petugas keamanan yang berjaga.

Beberapa saat kemudian, massa berhasil memasuki halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Meski demikian, hingga aksi dinyatakan selesai, Gubernur Agustiar Sabran tidak kunjung keluar untuk menemui massa dan memberikan tanggapan secara langsung terhadap tuntutan yang disampaikan.

Belum adanya pertemuan tersebut membuat aksi berakhir tanpa kejelasan mengenai tindak lanjut tuntutan massa. Demonstran menilai persoalan karhutla membutuhkan respons nyata dari pemerintah, mengingat dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.

Sebelum meninggalkan lokasi, massa memasang spanduk bertuliskan penyegelan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah sebagai bentuk protes. Mereka juga menyampaikan ancaman akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar serta persiapan yang lebih matang.

Massa menegaskan bahwa tuntutan penanganan karhutla dan desakan penetapan status bencana nasional akan terus disuarakan sampai pemerintah memberikan perhatian dan langkah konkret terhadap persoalan tersebut.

Aksi Jilid III ini menjadi bentuk desakan mahasiswa dan elemen masyarakat agar pemerintah tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi juga menunjukkan langkah nyata dalam menangani karhutla di Kalimantan Tengah.