KACAREALITA, PALANGKA RAYA — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi menggelar aksi damai di Kantor Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (7/9/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keresahan terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Massa menuntut adanya sikap dan pertanggungjawaban dari dunia usaha, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, terhadap persoalan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan sikap GAPKI sebagai organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Aliansi menilai persoalan karhutla tidak cukup hanya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dari perusahaan yang beroperasi di wilayah perkebunan.

Juru Bicara Aliansi Pemuda Melawan Korporasi, Andri Mulyanto, menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah data terkait temuan titik api yang berada di wilayah konsesi perkebunan. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar bagi aliansi untuk meminta penjelasan dan sikap GAPKI terhadap persoalan karhutla.

“Secara keorganisasian dan kelembagaan tentunya harus mempunyai sikap terkait dengan hal itu. Apalagi banyak juga pemberitaan yang menyebutkan ada titik-titik api atau titik-titik panas di wilayah konsesi perkebunan sawit,” ujar Andri.

 

Aliansi menyebut terdapat lebih dari 10 titik atau perusahaan yang menjadi perhatian berdasarkan data yang mereka miliki. Temuan tersebut, kata mereka, selanjutnya akan disampaikan kepada sejumlah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan aturan di sektor perkebunan dan lingkungan.

Massa juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mereka meminta adanya keterbukaan dan langkah konkret apabila ditemukan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain mendatangi GAPKI, aliansi berencana membawa data tersebut kepada ATR/BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta PTSP untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

 

GAPKI Beri Tanggapan

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan para pemuda. Namun, ia menegaskan bahwa GAPKI merupakan organisasi yang menaungi pengusaha kelapa sawit dan bukan lembaga eksekutor di lapangan.

Sebelumnya, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono juga menyampaikan bahwa karhutla tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan perkebunan sawit. GAPKI menyebut sejumlah anggotanya turut membantu pemadaman kebakaran, termasuk dengan mengirimkan dua unit helikopter untuk membantu penanganan kebakaran di luar area konsesi di Kalimantan Tengah.

GAPKI juga menegaskan bahwa apabila ditemukan korporasi yang terbukti melanggar aturan, proses hukum harus tetap dilakukan. Dengan demikian, dugaan keterlibatan perusahaan dalam karhutla perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang berlaku.

 

Aksi Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi di Kantor GAPKI menjadi bagian dari rangkaian gerakan yang menyoroti persoalan karhutla, pengawasan perkebunan, serta tanggung jawab korporasi di Kalimantan Tengah.

Bagi massa, persoalan karhutla bukan sekadar persoalan pemadaman api, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, pengawasan terhadap konsesi, dan akuntabilitas perusahaan.

Aliansi memastikan aksi dan pengawalan persoalan tersebut tidak berhenti di Kantor GAPKI. Data terkait titik api dan dugaan persoalan di wilayah konsesi akan dibawa ke instansi terkait untuk meminta tindak lanjut dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.