KACAREALITA, PALANGKA RAYA – Aliansi Gerakan Pemuda Melawan Korporasi semakin mematangkan konsolidasi dan persiapan aksi di Kalimantan Tengah. Aksi yang dirangkai dalam bentuk roadshow ini digelar untuk membongkar tuntas kejahatan korporasi sawit yang selama ini mengeruk kekayaan alam Kalteng namun meninggalkan penderitaan bagi rakyat, Minggu (6/9/2026).

Di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aliansi menyoroti bagaimana para pengusaha sawit meraup keuntungan miliaran rupiah, sementara rakyat justru sesak napas dan ruang hidupnya dirampas. Tidak hanya itu, mereka menagih korporasi terkait kewajiban mutlaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai hak masyarakat.

 

titik roadshow aksi di mulai pada Senin, 7 September 2026 dengan titik aksi awal di Kantor GAPKI Kalteng dan membentang melalui rute strategis berikut:

Kantor GAPKI Kalteng: Titik konsentrasi awal untuk menuntut pertanggungjawaban asosiasi pengusaha atas kerusakan lingkungan, karhutla, serta pengabaian hak-hak dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional sawit.

Kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng: Mendesak audit menyeluruh terhadap perusahaan sawit yang mandek, serta menagih sanksi tegas bagi korporasi yang lalai merealisasikan kewajiban plasma dan program CSR bagi masyarakat lokal.

Kantor Dinas Kehutanan Kalteng: Menuntut ketegasan pengawasan terhadap alih fungsi kawasan hutan yang memicu bencana ekologis dan mengancam keselamatan ruang hidup masyarakat.

Kantor ATR/BPN Kalteng: Mendesak pengusutan tuntas serta penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dan membiarkan perizinannya mandek, namun terus merampas tanah rakyat.

 

Aliansi menegaskan bahwa impunitas bagi korporasi nakal harus dihentikan. Kelalaian dalam menunaikan kewajiban , beroperasi tanpa HGU, serta abai terhadap bencana ekologis adalah kejahatan sistemik yang dilindungi oleh birokrasi yang korup. Melalui roadshow ini, ultimatum keras diberikan kepada negara dan para pemodal untuk segera bertanggung jawab atau menghadapi perlawanan rakyat yang lebih besar.